Peran Masyarakat dalam Pengawasan APBD Jakarta
Peran masyarakat dalam pengawasan APBD Jakarta memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang mengatur alokasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.
Menurut Bambang Widjojanto, mantan Deputi KPK, “Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan APBD sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana publik.” Hal ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD.
Salah satu bentuk peran masyarakat dalam pengawasan APBD Jakarta adalah melalui mekanisme Pengawas Keuangan Daerah (PKD). PKD merupakan wadah bagi masyarakat untuk ikut serta dalam memantau penggunaan anggaran daerah. Menurut Tri Mumpuni, Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR), “PKD dapat menjadi ujung tombak dalam menjaga keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.”
Selain itu, melalui partisipasi dalam rapat-rapat Badan Anggaran DPRD, masyarakat juga dapat mengawasi proses perumusan dan penetapan APBD Jakarta. Hal ini penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak terjadi mark-up anggaran yang merugikan kepentingan publik.
Dalam konteks pengawasan APBD Jakarta, peran media massa juga tidak bisa diabaikan. Melalui pemberitaan yang kritis dan investigatif, media massa dapat menjadi penjaga kebenaran dan keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Seperti yang dikatakan oleh Wawan Mas’udi, Koordinator Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch (ICW), “Media massa memiliki peran penting dalam mengungkap potensi korupsi dan penyelewengan dalam penggunaan APBD Jakarta.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pengawasan APBD Jakarta sangat krusial dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Partisipasi aktif masyarakat, melalui berbagai mekanisme seperti PKD, rapat-rapat Badan Anggaran DPRD, dan peran media massa, menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkeadilan di Jakarta.